AMBON, EKSPRESIMALUKU.com –
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Turaya Samal meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali program konfersi Minyak Tanah ke Gas yang saat ini tengah digalakkan.
“Saya tegaskan kembali, jika ditanya mengenai program ini, sebagai wakil rakyat, Saya tidak setuju dengan program tersebut,”Ungkap Samal, Senin, 22/05/2023.
Dirinya menjelaskan, program pemerintah itu nantinya akan menuai pro dan kontra ditengah masyarakat yang terpantau masih nyaman menggunakan Mitan sebagai kebutuhan pokok penyambung asap dapur.
“Seharusnya pemerintah mengkaji ulang kebijakan konferensi Mitan ke Gas yang mempertimbangkan topografi wilayah di Maluku,”tukasnya.
Menurut Samal, konferensi itu dinilai tidak efektif terutama bagi beberapa daerah dengan status wilayah terpencil, sehingga perlu adanya skema yang harus diambil oleh pemerintah, apabila program itu dijalankan.
“Harus ada skema yang dijalankan oleh pemerintah seperti sosialisasi dan skema tertentu untuk daerah terpencil yang memiliki kendala dalam penggunaan elpiji, bahayanya termasuk jangkauan harga,”jelasnya.
Lebih lanjut Kerja Fraksi PKS DPRD Maluku itu menuturkan, jangkauan harga menjadi salah satu aspek yang bisa membebankan dan tentunya membuat tidak nyaman masyarakat.
“Kalau minyak tanah masyarakat bisa beli per liter sesuai dengan uang yang mereka miliki. Tetapi kalau elpiji ini tidak bisa beli per liter, namun harus beli per tabungnya. Itu yang harus menjadi pertimbangan pemerintah. Jangan membuat keputusan yang tidak membuat nyaman semua masyarakat,”Tegas Samal. (**)