Ekspresi MalukuLaporan:Ekspresi Maluku
SERAMBARAT,EKSPRESIMALUKU.com – Pada tahun 2017, realisasi dan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Seram Bagian Barat, (SBB), Provinsi Maluku baru terlaksana 100 %. Hal ini berdeda dengan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) yang baru terealisasi sebesar 86 %. Ini dikarenakan keterlambatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Seram Bagian Barat, Mansur Tuharea pada Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes Dalam Tatakelola Keuangan Desa yang berlangsung di lantai 3 Aula Kantor Bupati Seram Bagian Barat. Senin, 24/09/2018.
“ Realisasi penyaluran DD dan ADD tahun 2018, tahap I sebesar 100%, tahap II sebesar 60 %, sedangkan tahap ke III (tiga) belum ada realisasi. Kenapa?, sebab adanya keterlambatan dalam pertanggungjawaban. Selain itu disebabkan oleh rendahnya sumber daya aparatur pengelola keuangan desa, juga disebabkan adanya pergantian penjabat desa “, Ungkap Tuharea.
Dikatakan, aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian dan Kemendes PDTT Tahun 2015, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
“ Sejak dua tahun lalu, 92 Desa di Kabupaten SBB telah menggunakan aplikasi SisKeuDes. Saya apresiasi Desa yang menggunakan aplikasi ini. Sebab, melalui SisKeuDes ini, keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi dan akuntabel. Sehingga dana yang disalurkan ke Desa tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu menghindarkan aparatur desa dari jerat hukum “, Tandasnya.
Terkait pelaksanaan Workshop tersebut, Tuharea mengapresiasi positif. Sebab sangat membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam upaya peningkatan pengeloaan keuangan desa. Terkhusus bagi aparatur Desa dalam mengelola keuangan Desanya.
“ Melalui Workshop ini, nantinya pemateri maupun peserta saling berbagi dan bertukar informasi dalam peningkatan kemampuan mengelola keuangan Desa. Hal ini penting. Sehingga pengelolan keuangan tidak salah sasaran yang nantinya membawa aparatur desa bersentuhan dengan hukum. Sebab ini ada undang-undangnya “, Ingat Tuharea.
Hadir sebagai pemateri dalam Workshop tersebut, Anggota DPR RI Edison SH, MH, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I, Adi Gemawan,AK, MM, Kepala Unit I Subdit Tipikor Reskrimsus Polda Maluku Kompol. Gerard Wattimena,SH, Kepala Subaditoriat II Lukman Rudianto Lumbantobing.
Sedangkan peserta diikuti seluruh Kepala Kecamatan, Kepala Desa/Negeri Se-Kabupaten serta pimpinan OPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Memet
