Connect with us

SBB

Pemerintah Daerah Harus Tingkatkan SDM Aparat Desa

PIRU, EKSPRESIMALUKU.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Abdullah Sillehu, minta pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan aparat desa dalam bidang tata kelola keuangan.

“Perangkat desa harus ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan keuangan, sala satunya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD),” kata Politis asal Partai Hanura ini.

Menurut dia, dana ADD/DD itu memang besar sehingga tata kelolanya harus benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Semoga ini menjadi berkah bagi desa, bukan malah jadi bencana,” katanya.

Selain membekali aparat desa dengan pemahaman pengelolaan keuangan, ia melanjutkan, pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait harus merumuskan petunjuk teknis tentang perencanaan, penggunaan, hingga pelaporannya

Menurutnya, kalaupun petunjuk ini belum ada, sementara dana sudah dikucurkan, setidaknya harus ada petugas yang melakukan pendampingan. “Misalnya saja pegawai dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),” katanya.

Sillehu menambahkan, Pemerintah daerah khusnya instansi terkait,  seharusnya meminta semua kepala desa (kades) untuk transparan dalam perencanaan dan pemanfaatan ADD/DD. Bahkan pula memberikan himbauan kepada kades agar dalam perencanaan awal, melibatkan semua pihak, terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan instansi teknis lainnya.

“Jika pengelolaan ADD transparan, semua program yang direncanakan diharapkan dapat berjalan dan terealisasi dengan baik. Jangan sampai ada yang bermasalah dan berujung pada (konsekuensi) hukum,” katanya.

Olehnya itu , Sillehu menghimbau, kades jangan bekerja sendiri. Di desa ada tokoh masyarakat, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan sebagainya. Jika semua dilibatkan dan diajak bicara, tentunya penggunaan ADD akan lebih tepat dalam pembangunan desa.

Dikatakannya, bila pekerjaan kades dilaksanakan bersama semua pihak, tentu menjadi ringan. Demikian juga dalam melaksanakan pembangunan desa, harus melibatkan semua pihak, mulai tahap perencanaan sampai penggunaan dana.

Lanjut Politisi Hanura ini, dalam pengelolaan dan penggunaan ADD, para kades harus hati-hati. Dana harus digunakan sesuai ketentuan dan peraturan, penggunaannya pun harus terbuka. Jangan sampai dana itu digunakan untuk kepentingan golongan atau pribadi.

Jika ada kades yang menyeleweng, Sillehu meminta, pihak berwajib menindak tegas.  Menurut dia, karena ADD merupakan dana rakyat dan dana negara, semuanya harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Sekecil apapun penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan secara baik. Mulai perencanaan, penggunaan dan sebagainya. (EM*)

Advertisement

Gempa terkini di Indonesia

More in SBB