MUFAKAT Pecah Kongsi, Mukti Pilih Siapa?

Menyambut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) periode keempat yang bakal dihelat pada September 2020 mendatang, nampaknya sejumlah ancang-ancang telah dimulai: mesin-mesin pemenangan kembali dipanaskan, konsolidasi panggung belakang mulai dijajaki, masifikasi isu bursa bakal calon kontestan mulai kencang dihembuskan, hingga sejumlah tindakan komunikasi politik pun sudah dimainkan seperti sowan kepada tetua adat dan kunjungan ke basis-basis massa.

Namun, di luar itu semua, satu hal utama yang mesti kita soroti lebih lanjut pada fase awal ini yaitu bursa calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup). Sudah barang tentu, pada setiap hajatan Pilkada, insting publik akan menerka siapa-siapa saja yang akan maju terlebih dahulu sebagai kontestan, tiada lain tiada bukan adalah petahana; Bupati Abdul Mukti Keliobas dan Wakil Bupati Fachri Husni Alkatiri.

Hanya saja, kencang isu berhembus, gerbong koalisi kedua pimpinan tertinggi Kab. SBT ini mulai kurang harmonis dan masing-masing tengah mencari jalan alternatif. Hasilnya, besar kemungkinan pecah kongsi pada Pilkada 2020 nanti tak bisa dihindari. Otomatis, jika keduanya akan maju sebagai calon bupati, maka mereka harus mencari lagi pasangan duet yang cocok demi meraup kemenangan periode kedua Pilkada SBT.

Nah, di sinilah letak menariknya Pilkada nanti, bahwa posisi Calon Wakil Bupati akan sangat krusial dan bisa menjadi jalan penentu kemenangan. Jika salah memilih wakil calon bupati, maka tak mustahil kursi SBT satu akan lepas dari tangan keduanya; Mukti maupun Fachri, dan jatuh pada poros ketiga, jika ada.

Sekarang, kalau desas-desus calon wakil bupati yang digadang-gadang bakal mendapingi Fachri sudah gencar berseliweran di media sosial terutama dalam group facebook, lantas bagaimana dengan Mukti? Rupanya, sikap diam Pak Bupati SBT ini mengundang banyak tanya dari masyarakat hingga para tokoh. Sebab itulah, menarik jika dibahas lebih lanjut, siapa yang kira-kira cocok mendampingi Mukti Keliobas dalam ajang Pilkada September mendatang.

Memilih Cawabup

Dalam posisi Mukti saat ini, harus diwaspadai bahwa posisi krusial dalam Pilkada nanti akan ditentukan juga oleh ketepatan memilih calon wakil bupati yang mendampinginya berkontestasi. Kata orang SBT, “salah pilih, nyonyor”. Ya, meski sebagai petahana, bukan berarti posisi Mukti langsung aman, sebab masih ada Fachri yang juga sudah memiliki tabungan elektoral selama menjabat bersamanya. Sehingga, terlalu jemawa dengan posisi sebagai bupati dan petahana saat ini, tentulah itu sikap blunder yang bisa membahayakan dirinya.

Lantas, Pak Bupati Mukti harus bagaimana? Ada sejumlah usulan:

Pertama, Meniru langkah Jokowi. Maksudnya? Tentu, sebagai petahana, Mukti harus berkaca dari kontestasi-kontestasi di wilayah lain, baik pada level yang sama atau lebih tinggi semisal Pilgub dan Piplres. Sebagai contoh, mari Pak Mukti tengok posisi Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Meski semua lembaga survei menyatakan Jokowi di atas angin alias selalu tertinggi dalam tingkat popularitas, tingkat penerimaan publik, tingkat kepuasaan publik atas kinerjanya, bahkan tingkat elektabilitas, namun Jokowi amat sangat berhati-hati memilih siapa calon wakil presidennya.

Barangkali, Pak Mukti masih ingat, bahwa ada sejumlah nama beken seperti Romahurmuziy, Mahfud MD, dan sesepuh NU Ma’ruf Amin yang digadang-gadang sebagai calon pendamping Jokowi pada Pilpres lalu. Masyarakat mengira, mantan ketua MK Mahfud MD akan dipilih sebab masih muda, pakar hukum, dan sudah berpengalaman dalam birokrasi. Namun yang terjadi akhirnya, Jokowi memilih Ma’ruf Amin yang sudah sepuh. Alasannya dua; Kyai Ma’ruf kuat secara kultural dan mengakar di kelompok besar yang spesifik. Sekarang, sudahkah Pak Mukti punya gambaran siapa cawabupnya nanti? Dalam konteks SBT, tentulah sentimen kewilayahan dan barangkali sentimen keiikutsertaan dan andil dalam sirkulasi elit.

Kedua, Meniru Strategi Anies Baswedan. Baik, sedikit gambaran saja bahwa meskipun Anies merupakan orang baru dalam kancah Pilgub DKI Jakarta, tapi Anies cerdas memanfaatkan sentimen kultural dari jumlah DPT terbanyak yakni pemilih muslim. Kalau dikonversi strategi ini ke dalam konteks Pilkada SBT, maka haluan politik sudah seharusnya mengarah ke wilayah Seram Timur (tana basar).

Jika dilihat dari jumlah DPT pada 2019 lalu, kurang lebih ada 97.701 orang, maka pemetaan harus dikerucutkan pada basis massa terbanyak yang bisa dijangkau secara kultural dan kuantitas pemilih. Kalaulah seluruh wilayah kepulauan Gorom, Pak Mukti sudah mengakar secara kultural, maka seharusnya semua Kepulauan Gorom bukanlah persoalan. Bagaimana dengan kecamatan Bula? Lagi-lagi, Mukti masih punya kans menguasai DPT di sini lantaran pusat kendali pemerintahannya ada di Bula. Otomatis, semua perangkat suprastruktur dan infratsruktur bukan lagi perkara besar. Ya walaupun, wilayah ini bisa jadi abu-abu lantaran masih ada petahana lain.

Sekarang, dari Werinama, Siwalalat, Seram Timur, Siritaun Wida Timur sampai Teluk Waru, haruslah secara kultur, kualitas, dan kuantitas mesti dipertimbangkan. Tarulah kalau Werinama dan Siwalalat pada kontestasi nanti adalah zona mustahil, meskipun bukan hil yang mustahal, maka pandangan perlu bergeser ke zona lain. Secara kultur dan kuantitas, Kec. Seram Timur dan area tana basar termasuk zona gemuk DPT, dimana boleh jadi akan menjadi battleground alias zona bebas pertarungan bagi semua kandidat. Sebab itulah, Pak Mukti perlu strategi pengamanan khusus wilayah ini, kalau lepas, boleh jadi pada upacara dan apel berikutnya, bukan Pak Mukti yang berdiri di Pendopo.

Cara klasik mengamankan zonasi Seram Timur adalah bertarung terbuka dengan lebih dahulu membentuk simpul kekuatan di akar rumput. Hanya saja, strategi ini cukup berisiko jika tidak solid pada racikan strategi dan tataran praktisnya. Langkah termudah adalah menggaet calon wakil bupati dari zona Seram Timur. Tentu saja, Pak Mukti sudah punya gambaran siapa tokoh yang memungkinkan dan berpeluang mendongkrak elektabilitas. Kalau boleh saran, carilah yang “SEGAR”, jangan yang itu-itu lagi, yang sudah ketahuan dosa-dosa politiknya.

Ketiga, mencermati Karakteristik Calon Wakil Bupati. Kalau diperhatikan, saat ini publik mengalami kebosanan pada setiap kontestasi pemilu yang hanya melibatkan orang-orang itu saja. Oleh karenanya, ada dua tipologi politisi yang bisa dijadikan calon wakil bupati untuk Pak Mukti:

Pertama, Politisi Wakil. Jenis politisi wakil ini, sesungguhnya adalah politisi yang lahir dari “rahim” masyarakat. Ia adalah orang yang dibesarkan oleh rakyat, hidup dan tumbuh bersama rakyat. Tipologi politisi wakil ini, sejatinya tidak begitu banyak berkecimpung dalam dunia politik praktis, melainkam tumbuh bersama warga dalam kerja-kerja peningkatan kualitas SDM; mulai dari kapasitas intelektual hingga kerja-kerja sosial.

Politisi jenis ini, mengakar secara kultural di masyarakat karena ia mampu merasakan “denyut nadi” masyarakat. Ia pun dapat menjadi pendulang suara (vote getter) jika ditarik ke dalam kontestasi pemilu. Tokoh yang masuk dalam tipologi politisi wakil ini biasanya adalah akademisi, pengusaha, artis, atau mantan petinggi militer. Keuntungan lainnya jika politisi wakil dijadikan calon wakil bupati Pak Mukti adalah kemampuan menghidupkan kembali harapan publik yang sebelumnya sudah terlanjur kecewa dengan kinerja para politisi murni dan politisi pesolek. Politisi murni dianggap terlalu mementingkan kelompoknya sendiri, sedangkan politisi pesolek dianggap terlalu banyak pencitraan dan tidak punya prestasi kerja.

Kedua, politisi ideolog. Ini adalah politisi yang lahir dari proses kaderisasi partai politik. Politisi jenis ini akan memegang teguh amanat partai politik, dan siap ditunjuk memegang jabatan apapun selama itu sejalan dengan nafas partai. Sekilas memang politisi jenis ini cukup solid, namun di lain sisi politisi jenis ini bisa kehilangan jati diri jika dia hadir dalam sebuah kontestasi politik hanya sebagai “petugas parpol”.

Sampai di sini, setidaknya hitung-hitungan untung rugi (kalahmatika) dan rasionalitas dalam memilih calon wakil bagi Mukti Keliobas sudah bisa diprediksi. Selain itu, memang haruslah orang yang tepat, sebab lawan tanding Mukti dalam Pilkada nanti merupakan petahana wakil dan mungkin juga opsi poros ketiga yang bisa jadi muncul dari jalur independen. Jadi, siapa yang Pak Mukti pilih?