Connect with us

Ambon

Kilkoda Jabat Kepala Kemenkum-HAM Maluku

AMBON, EKAPRESIMALUKU.com- Sahubudin Kilkoda resmi menjabat Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) wilayah Maluku menggantikan Bambang Haryono. Serah terima jabatan yang berlangsung di aula Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Senin (15/6/2015).
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan, sebagai institusi pelaksana “Yustisi” yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, peran Kakanwil di daerah sangat penting dan strategis, khususnya dalam memberikan pelayanan di bidang Hukum dan HAM, Keimigrasian dan juga bidang Pemasyarakatan.

Menurutnya, peran ini telah diaktualisasikan dengan membentuk pola pikir dan persepsi yang baik tentang hukum dan HAM, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk melaksanakan harmonisasi Peraturan Daerah bersama seluruh stakeholder terkait sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Menyadari peran yang sangat strategis itulah, kita patut memberikan apresiasi atas inovasi dan kinerja yang dicapai oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum kepada masyarakat, diantaranya pembentukan “Law and Human Right Centre”, penetapan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), dan juga penerapan sistem pelayanan paspor terpadu atau one stop service,”Ujarnya.
Selain inovasi-inovasi dalam pelayanan publik, orang nomor satu di Maluku itu berharap agar Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku tetap melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat secara berkelanjutan, baik mensosialisasikan perundang-undangan, maupun memfasilitasi organisasi bantuan hukum agar dapat terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, lanjut Assagaff pelayanan administrasi kepada masyarakat di bidang hukum, seperti pendaftaran fidusia, pendaftaran kewarganegaraan Republik Indonesia, termasuk pelantikan PPNS, Pengawasan Notaris, serta penerimaan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran HAM, harus tetap menjadi prioritas dan perlu terus ditingkatkan.
Dirinya berharap agar upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Provinsi Maluku yang saat ini berjumlah 17 Unit, harus dioptimalkan. Ini perlu menjadi perhatian kita, mengingat akhir-akhir ini persepsi negatif yang melekat pada lembaga pemasyarakatan sebagai tempat peredaran narkoba, semakin menguat.

Karena itu, jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM diharapkan lebih serius dalam mengantisipasi permasalahan ini. Demikian juga, peran Keimigrasian perlu dioptimalkan dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas orang. Hal ini perlu disikapi mengingat kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri dari ribuan pulau.
Untuk itu, jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM perlu membangun koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan stakeholder terkait agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal. “Semua yang telah dikemukakan, tentu merupakan tantangan yang cukup berat bagi jajaran aparatur Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku, terutama fakta bahwa masalah hukum dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi fenomena yang ramai diperbincangkan,”Ucapnya.

Untuk itu, sertijab dapat menjadi momentum yang tepat bagi jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku, untuk menyatukan tekad dan komitmen, memantapkan visi dan gerak langkah bersama seluruh komponen bangsa di daerah ini, guna mewujudkan kepastian hukum dan menegakkan Hak Asasi Manusia secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. (ato-han)

Advertisement

Gempa terkini di Indonesia

More in Ambon