AMBON, EKSPRESIMALUKU.com- Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 sebesar Rp. 19,28 triliun kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang ada di Provinsi Maluku, serta Penyerahan pagu definitif Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, berlangsung di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (13/12/2016).
Penyerahan DIPA ini lebih awal, agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di Pusat dan Daerah dapat lebih baik lagi dari tahun 2016. Pada hari ini juga akan diserahkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) kepada sembilan daerah berprestasi sekaligus diterimakan piagam penghargaan Menteri Keuangan kepada empat Pemerintah Daerah dengan predikat Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP pada Tahun 2015.
“Dalam APBN tahun 2017, alokasi belanja negara di Provinsi Maluku ditetapkan sebesar Rp. 19,28 triliun. Distribusi dari volume belanja negara tersebut, masing-masing sebesar 36,14% (sekitar Rp. 6,97 triliun) melalui belanja Kementerian/Lembaga dan sebesar 63,86% (sekitar Rp. 12,31 triliun) dialokasikan melalui transfer ke Daerah dan Dana Desa.,”Jelasnya.
Assagaff menegaskan pada tahun 2017, kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja harus ditingkatkan, sehingga perlu komitmen dalam melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan belanja nonprioritas, disertai upaya percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2017 agar segera dimulai dan dikoordinasikan, sehingga tidak tumpang tindih dan tidak menumpuk di akhir tahun. Selain itu semua Kementerian/Lembaga harus memulai pra lelang proyek-proyek dan kegiatan tahun 2017 lebih awal di triwulan IV 2016, agar kegiatan pembangunan dapat diyakini sudah mulai efektif berjalan pada Januari 2017,”Ungkap Assagaff.
Orang nomor satu di Maluku ini juga menyampaikan kepada para bupati dan walikota agar sesegera mungkin menyampaikan DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayahnya masing-masing.
“Saya tegaskan untuk para Bupati dan Walikota harus tingkatkan kualitas pengelolaan APBD dengan menyusun dan melaksanakan APBD secara terukur dan berbasis output, dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat, yaitu dengan meningkatkan belanja publik sehingga alokasinya bisa lebih besar dari belanja pegawai,”Tegasnya.
Assagaff juga menyampaikan pesan kepada para Bupati dan Walikota agar APBD dapat disahkan tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber dari APBD dapat segera dilaksanakan tanpa kendala administratif, prosedural atau birokrasi.
“Dari sisi pelayanan, saya juga meminta kepada kepala daerah untuk memiliki one stop service, mengingat promosi besar-besaran mengenai investasi tidak dapat hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun membutuhkan partisipasi dan dukungan daerah,” Tambah Assagaff . (EM-ANDN)
