Connect with us

Ambon

Gubernur Harap SKPD dan PPKD di Maluku Siapkan Tenaga Profesional

Sekertaris Daerah Maluku, Hamin Bin Tahir - Foto. dok Ekspresi

Laporan : Ekspresi

AMBON_EKSPRESIMALUKU.com – Guna persiapkan tenaga profesional terkait tugas dan fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku lakukan sosialisasi Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kepada SKPD dan PPKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, yang dilaksanakan di gedung Baileo Siwalima Karang Panjang Rabu (12/04/2017).

Dalam sambutan Gubernur Maluku, yang dibacakan Sekertaris Daerah Maluku, Hamin Bin Tahir menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini untuk mendukung pengelolaan barang daerah secara baik dan efisien hingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah yang relevan dan handal, auditable (dapat diaudit) dan traceable (dapat ditelusuri).

Dikatakannya, aset milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar, hingga pada gilirannya akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai serta dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah daerah.

Dalam penjelasannya, Bin Tahir sebutkan ada delapan golongan aset pemerintah daerah yang menjadi perhatian yakni 1. Golongan Tanah, 2. Golongan peralatan dan mesin, 3. Golongan Gedung dan Bangunan,4. Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, jembatan, 5. Golongan Aset tetap lainnya, 6. Golongan Kontruksi dalam pengerjaan ,7. Golongan Aset dalam persedian,8. Aset lainnya yang belum termasuk komponen di atas.

“Aset milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga pada gilirannya akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai serta dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari organisasi pemerintah daerah,”Jelas Hamin Bin Tahir.

Sementara itu, Suhari, selaku Ketua Panitia mengatakan, pelaksanaan sosialisasi tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/BMD, Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2014 tentang Penjualan BMN/BMD dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 9 Tahun 2016 tentang APBD Anggaran 2017.
“Tujuan sosialisasi ini adalah untuk menginformasikan tentang substansi Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD dan tercapainya persamaan persepsi dalam pengelolaan BMD di lingkup Pemda Maluku”. Jelasnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat BUMD, BLUD dan BMD Kemendagri RI dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 150 orang. (EM-ADN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Gempa terkini di Indonesia

More in Ambon