mukhlis fataruba
Laporan : Ahmad Silehu
MANIPA,EKSPRESIMALUKU.com – Kendati jauh dari ibukota Maluku, namun tekad gubernur untuk mengatasi keterisolasian daerah terpencil terus dilakukan. Buktinya, pulau Manipa yang letaknya tepat berada dibagian paling barat dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku di pilih sebagai tempat pelaksanaan Rapat kerja (Rakerda). Rentang kendali yang cukup jauh dari Ibukota kabupaten Piru SBB, membuat Pulau Manipa boleh dikatakan terisolir dari aspek pembangunan infrastruktur. Betapa tidak, bahkan di era modern sekarang ini saja, untuk berkomunikasi di pulau Manipa masih susah.
Susahnya berkomunikasi tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat setempat, terlebih lagi saat Pulau Manipa ditunjuk sebagai tuan rumah diadakannya Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Provinsi Maluku, 14-15 Maret 2017.
Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten SBB, Jims Kapwatu, kepada Ekspresimaluku, 13/03/2017, mengaku kaget, ternyata jaringan telekomunikasi di Pulau Manipa sangat susah. Kapwatu mengeluh karena untuk berkordinasi terkait kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur serta rombongan yang akan tiba di Pulau Manipa dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Provinsi Maluku sangat sulit untuk dilakukan karena tidak adanya jaringan telekomunikasi. “Jika signal seperti ini bagaimana kita bisa komunikasi terkait Rakerda yang akan berlangsung nanti”. Keluh Kapwatu, yang kemudian beranjak menuju bibir pantai di Pulau Manipa dimana warga setempat biasa mencari jaringan signal.
Menurut warga setempat, kesulitan berkomunikasi dengan dunia luar ini karena belum tersedianya fasilitas telekomunikasi yang memadai. Sebagaimana dikatakan salah satu tokoh pemuda, Rasyd Silawane kepada Ekspresimaluku, keberadaan tiang tower induk sebagai pemancar signal HP tidak tepat dan tidak menjangkau pulau Manipa. “Tower yang terpasang terlalu jauh, sehingga kami di pulau Manipa ini harus turun ke bibir pantai dan mencari signal, itupun kadang ada dan kadang jaringannya hilang”. Ungkapnya.
Olehnya itu, Silawane berharap melalui Rakerda yang dilaksanakan di Manipa tersebut, dapat memberikan perubahan positif kepada masyarakat, termasuk jaringan telekomunikasi yang memadai, sehingga masyarakat tidak kesulitan berhubungan dengan dunia luar.
Hal senada juga disampaikan Ketua Majelis Taklim Kepulauan Manipa, Fauziah Attamimi, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, bukan saja merugikan masyarakat yang ada, tetapi dalam rangka pelaksanaan Rakerda yang juga merupakan momen penting bagi kepentingan pembangunan di Kabupaten SBB, sangat sulit untuk publikasi.
“Seluruh rombongan khususnya bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tentunya tidak bisa berkomunikasi karena selama berada di pulau Manipa HP tidak ada signalnya. Karena itu saya berharap masalah ini harus menjadi kajian khusus pemerintah provinsi untuk ditindak lanjuti secepatnya. Tuturnya.
Memet
