Connect with us

Kec. Kota Masohi

DPRD Malteng Gelar Teken MoU RKUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020

Foto:Google

Laporan:Ekpresi Maluku

MASOHI,EKSPRESIMALUKU.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tengah menggelar Paripurna Penandatanganan MoU Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2020.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku Tengah, Fazah Tuankota yang didampingi Wakil Ketua I dan II DPRD berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Senin, 07/10/2020.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleury, SE, para Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Sekda, Pimpinan OPD, Forkopimda, Para Camat serta Lurah.

Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleury dalam sambutannya menyatakan, Perubahan KUA dan Prioritas Plafon Anggaran adalah amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, diamanatkan bahwa perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

” Pandemi Virus Corona telah menginfeksi secara global. Walaupun Indonesia baru terpapar Virus Corona di awal tahun 2020, dan menjangkiti wilayah Maluku pada akhir bulan Maret tahun 2020, namun membawa dampak besar pada indikator ekonomi makro, yang juga berpengaruh pada perkembangan perekonomian nasional, perkembangan kondisi ekonomi di daerah selama tahun 2020 “, Terangnya.

Leleury mencontohkan, perbedaan terhadap asumsi-asumsi makro yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN 2020, dimana harga minyak cenderung lebih tinggi dan nilai tukar rupiah yang relatif melemah.

” Kondisi ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat bunga. Pada sisi pendapatan, realisasi penerimaan pajak lebih rendah dari target APBN 2020. Sehingga perlu dilakukan koreksi terhadap target pendapatan negara, serta penyesuaian belanja untuk mengantisipasi dampak penyebaran virus corona “, Papar Leleury.

Dikatakan, dalam rangka penanganan pandemi covid-19, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan, untuk penanganan pandemi Covid-19.

Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah penanganan pandemik covid-19 itu, pemerintah melakukan penyesuaian APBN Tahun 2020, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun 2020, berupa perubahan terhadap rincian anggaran pendapatan dan belanja.

” Diperlukan langkah-langkah strategis demi menjaga kondisi perekonomian daerah dan stabilitas keuangan. Salah satunya dengan meningkatkan rasio penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan penanganan pandemi –°OVID-19 “, Urainya.

Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2020, telah terjadi berbagai perkembangan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja Daerah. Perkembangan itu tentu berpengaruh terhadap kebijakan pelaksanaan APBD tahun 2020.

Gempa terkini di Indonesia

More in Kec. Kota Masohi