Laporan:Ekspresi Maluku
PIRU,EKSPRESIMALUKU.com – Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) didesak menggantikan Sekretaris Daerah, Mansur Tuharea karena dinilai sudah tidak produktif dan sudah kadaluarsa.
Desakan itu berasal dari Ketua Aliansi Pemerhati Pembangunan (APP) Kabupaten SBB, Abuhari Boeng kepada Ekspresi Maluku, Minggu, 02/05/2021.
Menurutnya, Sekda Kabupaten SBB tersebut sudah menjabat melebihi batas masa jabatan dan sudah tidak produktif.
“Mengamati proses penyelenggaraan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten SBB, sudah saatnya Bupati segera mengganti Sekda SBB, karena sudah kadaluarsa atau sudah melebihi batas masa jabatan. Lagi pula, dia (Sekda) sudah tidak produktif. Pasti tidak akan mengimbangi gerakan Bupati.” jelas Boeng.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Barat, Mansur Tuharea, terhitung menjabat sejak tahun 2008 pada masa pemerintahan Bupati J. Puttileihalat. Sampai saat ini di masa Bupati Yasin Payapo, Sekda Mansur Tuharea telah 14 tahun menjabat sebagai Sekda di Kabupaten yang berjuluk Saka Mese Nusa itu.
Menurut Abuhari, jika jabatan Sekda terus dipertahankan, maka hal tersebut bisa jadi temuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten SBB, karena sudah menyalahi Undang-Undang.
“Kalau Bupati tidak segera mengganti Sekda, maka bisa menjadi temuan bagi Pemda SBB. Itu kan sudah menyalahi Undang-undang. Jadi, Beta (saya) mendesak Bupati Kabupaten SBB, Yasin Payapo agar segera mengganti Sekda SBB secepatnya.” tegasnya.
Selain itu, menurutnya, Sekda Mansur Tuharea juga bertindak sebagai Ketua Tim Keuangan Daerah dimana pembangunan berjalan lambat bila dipegang oleh orang yang sudah tidak lagi produktif.
“Dia (Sekda) kan selain menjabat sebagai Sekda juga bertindak sebagai Ketua Tim Keuangan Daerah. Ini bahaya. Pembangunan bisa berjalan lambat bila orangnya sudah tidak produktif dan kadaluarsa.” pungkas Boeng.
Alumni Universitas Darussalam Ambon ini melanjutkan, perputaran uang di masyarakat menjadi tersendat akibat kelambanan Mansur Tuharea (Sekda) yang mengelolah keuangan daerah.
“Bayangkan, sudah masuk bulan Mei, bulan kelima tahun ini, APBD belum selesai dilakukan Recofushing. Sudah pertengahan bulan Puasa hingga mau lebaran, tapi perputaran uang di masyarakat jadi lambat. Ada apa ini? Kenapa anggaran ditahan-tahan? Kasihan masyarakat. Ini suara hati kami, agar bisa didengar oleh Bupati Kabupaten SBB, Bapak M. Yasin Payapo. Ini tidak boleh dibiarkan Pak. Ini suara hati kami, rakyat SBB.” tutupnya. (Red)