Connect with us

Intelektualita

Antara Lumbung Ikan dan Muatan Lokal di Provinsi Maluku

oleh: Soemarno – Widyaiswara LPMP Maluku

Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional janganlah dilihat dari kesiapan infrastruktur seperti penyiapa dermaga tempat membongkar dan bersandarnya kapal-kapal ikan, tetapi harus di lihat lagi bagaimana menjaga keseimbangan, kelestarian hidup ikan-ikan di provinsi ini, bagaimanan membudayakan kesadaran menjaga ekosistem, bagaimana membangun pengetahua yang di mulau dari Pendidikan anak usia dini (Paud), TK, SD, SMP, dan SMU/Ma tentang manfaat ekosistem perairan pesisir. Kita tau bahwa Provins Malukui adalah kepulauan yang memiliki luas lautan lebih besar dari pada daratan, serta merupakan, daerah yang rawan terhadap bencana seperti tsuname. Maka di perlukan suatu jembatan untuk menghubungkan kondisi wilayah kepulauan dengan dunia pendidikan. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 mengisaratkan dinas pendidikan provinsi menyususn standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) muatan lokal wajib dan di sahkan oleh Gubernur. Satuan pendidikan menyusun SK dan KD muatan lokal pilihan masing-masing. Muatan lokal yang dapat di selenggarakan oleh sekolah minimal satu muatan lokal dan sekolah boleh menawarkan lebih dari satu muatan lokal. Alokasi waktu muatan lokal yang di ijinkan minimal 2 (dua) jam pelajaran dan maksimal 6 (enam) jam pelajaran perminggu Provinsi Maluku adalah Provinsi Kepulauan dengan Total jumlah pulau yang teridentifikasi mencapai 1.340. Pulau-pulau besar hanya empat yaitu Seram dengan luas 18.625 km2, Buru dengan luas 9.000 km2, Yamdena dengan luas 5.085 km2, dan Wetar dengan luas 3.624 km2. Hal ini membuktikan bahwa sekitar 21,59 % luas daratan disumbangkan oleh total luasan 1.336 pulau kecil yang ada di Provinsi ini. Sedangkan potensi panjang garis pantai di provinsi ini mencapai 10.630,1 km. Kondisi Provinsi Maluku yang terdiri dari pulau-pulau ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjaga ekosistim pesisir di masing-masing pulau tersebut, karena ekosistim pesisir bermanfaat untuk meminimalisir dampak bencana tsunami dengan jalan meredam/mengurangi energi gelombang tsunami yang menjalar ke kawasan pantai. (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana) Ditinjau dari daratan menuju kearah laut lepas, tipologi umum dari ekosistem pesisir atau perairan laut tropis di awali oleh hutan mangrove yang kemudian di ikuti oleh hamparan padang lamun dan bentang terumbukarang. Masing-masing ekosistem pesisir tersebut memiliki beragam fungsi dan peran yang saling terkait satu sama lain. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove berinteraksi secara fisik melalui beberapa mekanisme , yaitu reduksi energi gelombang, reduksi sedimen, dan pengaturan pasokan air baik air laut maupun air tawar dari sungai.

Provinsi Maluku belum memiliki muatan lokal wajib yang di SK kan oleg Gubernur Maluku dan di berlakukan secara serempak di Provinsi Maluku. Kita lihat Provinsi kepulauan Riau yang sudah memiliki muatan lokal wajib langsung di Perdakan oleh pemerintah daerah setempat, kiranya ini dapat di jadikan contoh oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten kabupaten yang ada di Provinsi Maluku. Kami menawarkan ekosistem perairan pesisir dan metigasi bencana sebagai salah satu muatan lokal yang cocok di Provinsi kepulauan, kita lihat Negara Jepang yang membuat tanggul beberapa kilometer untuk mengatisipasi datangnya Tsuname namun tanggul tersebut hancul di pukul Tsuname, kita lihat Tsuname tahun 2004 di tamil nandu india mengrove memperlambat kekuatan gelombang tsuname, berhasil melindungi sekitar 1700 orang yang tinggal di daratan sekitar 100-1000 meter dari hutan mangrove, Di penang Malaysia dan Srilangka. Di Indonesia dikepulauan Nias yang dekat dengan episenter, kerusakan yang di timbulkan oleh tsunami relative kecil. Manfaat lain dari ekosistem perairan pesisir (hutan mangrove, terumbukarang dan lamun) hutan mangrove (bakau) bisa dijadikan salah satu alternatif untuk mengatasi dampak pemanasan global terutama pada kawasan pantai yang rendah. Tindakan praktis yang saat ini dapat dilakukan untuk mengatasi dampak pemanasan global terutama para nelayan adalah dengan mengembalikan hutan mangrove (bakau) pada kawasan pantai rendah,” kata pengamat lingkungan dari CIFOR (Center for International Forestry Research) Daniel Murdiyarso. Terumbu karang dapat mengurangi dampak pemanasan global. Terumbu Karang dengan kondisi baik mempunyai fungsi yang cukup luas, yaitu  (i) memecah ombak dan mengurangi erosi; (ii) tempat cadangan deposisi kapur yang mengandung carbon. Terumbu Karang juga berfungsi mengurangi karbon yang lepas ke atmosfir sehingga dapat mengurangi dampak kerusakan ozon. Lamun dapat menyerap karbon lebih besar dari terumbu karang dan mangrove. padang Lamun mempunyai peran penting sebagai habitat ikan dan berbagai biota lainnya. Berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomi penting menjadikan padang lamun sebagai tempat mencari makan, berlindung, bertelur, memijah dan sebagai daerah asuhan. Beberapa hewan laut yang sekarang makin terancam dan telah dilindungi seperti duyung (dugong) dan penyu (terutama penyu hijau) makanannya terutama teridiri dari lamun. Lamun juga mempunyai hubungan interkoneksi dengan mangrove dan terumbu karang sehingga diantara ketiganya dapat terjadi saling pertukaran energi dan materi. Padang lamun juga berperan penting untuk menjaga kestabilan garis pantai. Dilihat dari aspek pertahanan pantai, padang lamun dengan akar-akarnya yang mencengkeram dasar laut dapat meredam gerusan gelombang laut hingga padang lamun dapat mengurangi dampak erosi. Padang lamun juga dapat menangkap sedimen hingga akan membantu menjaga kualitas air laut. Fakta-fakta inilah yang dapat kita ambil, sudah saatnya kita kita duduk bersama antar instansi terkait untuk menyusun standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) ekosistem perairan pesisir sehingga di jadikan dasar dalam pembelajaran muatan lokal di Provinsi Maluku untuk melindungi masyrakat Maluku terutama yang tinggal di pulau-pulau kecil

A. Pengertian muatan lokal

Kurikulum muatan lokal keberadaan di Indonesia telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987. Sedang pelaksanaannya telah dijabarkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 173/-C/Kep/M/87 tertanggal 7 Oktober 1987. Penyusunan kurikulum atas dasar acuan keadaan masyarakat disebut “Kurikulum Muatan Lokal” Menurut Departemen pendidikan nasional direktorat jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah direktorat pembinaan sekolah menengah dalam buku saku KTSP tahun 2006, “Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang di sesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat di kelompokan kedalam mata pelajaran yang ada.” Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkatkan relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah)

B. Ruang lingkup muatan lokal

Ruang lingkup muatan lokal meliputi:

a. Lingkup keadaan dan kebutuhan dearah. Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi dan lingkungan sosial budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang di sesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan.(KTSP, 2006:13)

b. Lingkup isi / jenis muatan local, dapat berupa bahasa dearah, bahasa inggris, kesenian daerah, ketrampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentng berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang di anggap perlu untuk daerah yang bersangkutan. (KTSP, 2006:13)

Dinas pendidikan Provinsi menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar muatan lokal wajib dan di sahkan oleh Gubernur. Satuan pendidikan menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar muatan lokal pilihan satuan pendidikan. Minimal satu jenis muatan lokal yang dapat diselenggarakan oleh sekolah, apabila menawarkan lebih dari satu mata pelajaran muatan lokal, setiap peserta didik tidak harus mengikuti semua muatan lokal yang di tawarkan. Namun demikian setiap peserta didik harus mengambil muatan lokal wajib, dengan alokasi waktu muatan lokal yang di ijinkan minimal 2 jam pembelajaran dan maksimal 6 jam pembelajaran (KTSP, 2006:14)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Gempa terkini di Indonesia

More in Intelektualita