Connect with us

Intelektualita

Apa Kabar Otonomi (Dana) Desa?

 

Desa, telah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara. Kemudian, diformalkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kesatuan masyarakat hukum atau inlandsche gementen. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, desa mempunyai kekayaan dan pendapatan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan sendiri. Lalu, dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan tentang kekayaan dan pendapatan desa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk di antaranya tentang asas pengaturan desa dan alokasi dana desa.

Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain: UU 6/2014 tentang Desa,  PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014, PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Terdapat sembilan prinsip penggunaan Dana Desa sesuai peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 pasal 3, yaitu prinsip Keadilan, prinsip Kebutuhan Prioritas, Terfokus, Kewenangan Desa, Partisipasi, Swakelola, Berdikari, Berbasis Sumberdaya Desa dan Tipologi Desa.

Prinsip Keadilan itu, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan. Prinsip Kebutuhan Prioritas? Tentu saja mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak. Sedangkan Prinsip Terfokus adalah mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan mendesak dibutuhkan masyarakat. Bagaimana dengan Prinsip Kewenangan Desa? Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kalau Prinsip Partisipasi, lebih mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat desa. Prinsip Swakelola; mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Selanjutnya, Prinsip Berdikari; mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola masyarakat dari Dana Desa secara berkelanjutan. Prinsip Berbasis Sumberdaya Desa; mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa, serta yang terakhir adalah Prinsip Tipologi Desa: dimana lebih mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, perubahan, perkembangan dan kemajuan Desa.

Idealnya, semua desa yang ada di Indonesia harus menggunakan sembilan prinsip prioritas kegunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 tersebut, dari sembilan prinsip ini bisa digaris bawahi bahwa Dana Desa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa yang bermukim di desa dengan prinsip partisipatif, kemandirian dan keterbukaan.

 

Prioritas Pembangunan Desa

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kesmikinan, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Namun faktanya, di beberapa daerah penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan justeru semakin bias bagi masyarakat.

Misalnya di Desa Ciseeng, Bogor, konsentrasi bidang pembangunan hanya berfokus pada perbaikan gedung kantor desa yang sama sekali tidak berdampak terlalu signifikan bagi aktivitas pelayanan warga. Fakta yang kami temukan bahwa pelayanan publik untuk masyarakat justeru mengalami kendala akibat ketidakhadiran staf desa secara rutin sesuai aturan jam berkantor yang ada. Pembangunan jembatan penyeberangan yang harus diseriusi malah tidak perhatikan oleh pemerintah Desa Ciseeng (hasil wawancara penulis dengan 3 warga di desa Ciseeng: Juni 2019).

Warga yang diwawancarai tentang potensi desa apa saja yang mereka ketahui ada di desa, mengatakan bahwa mereka tidak tahu potensi di desa mereka dan hal ini harus kami bekali dengan petunjuk jenis potensi desa seperti potensi wisata, perkebunan, perikanan atau pertanian (hasil fieldtrip penulis di desa Tugu Utara: November 2019). Artinya bahwa pemerintah desa telah gagal memberikan layanan sosialisasi secara menyeluruh terkait potensi desa yang dimiliki, kecuali bagi kelompok elit kecil seperti ketua RT dan ketua RW.

Timbul pertanyaan, apa kaitannya dengan musyawarah desa dalam bidang pembangunan desa? Tentu kaitannya adalah, ketika musyawarah desa berlangsung akan terjadi proses adu-mulut dan adu-otak untuk menjaring kegiatan pembangunan desa akan ditargetkan dalam berlangsung lima tahun kedepan.

Ketika warga yang diundang mengikuti musyawarah desa dari RT atau RW tempat ia bermukim tidak dibekali dasar mengidentifkasi potensi dan melihat kebutuhan prioritas warganya, maka ia hanya mengambil peran dalam musyawarah desa sebagai peserta yang diam, dengar, makan, (tanda tangan) lalu pulang. Beda dengan elit dusun atau RW akan mendominasi ruang musyawarah desa dengan rentetan usulan program pembangunan yang terfokus hanya pada infrastruktur. Bisa kita simpulkan bahwa proses penjaringan program yang berlangsung di tingkat RT dan RW sudah mengalami cacatlogi, artinya bahwa mata rantai tahapan usulan program sudah tumpul di tingkat RT dan RW hingga usulan di desa hanya bersifat kepentingan si A atau si B agar.

Untuk itulah, pelayanan sosial yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang diputuskan dalam musyawarah desa mestinya terbuka secara adil dan baik bagi masyarakat, pemerintah desa, pendamping desa, juga semua stakeholders. Namun sering kita jumpai bahwa musyawarah desa tidak didasari pada tahap utama, seperti memetakan potensi desa. Kemudian, masyarakat diberikan ruang untuk mengetahui potensi desa yang dimilikinya, semisal menyediakan ruang belajar bersama warganya untuk memetakan potensi desa bersama sebelum proses musyawarah desa dilakukan.

 

Ruang Korupsi Dana Desa

Rasanya tidak akan selesai bila menguraikan ketimpangan pembangunan yang ada saat ini di desa.  Proses musrembangdes di desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Bogor bulan November 2019 lalu menjadi contohnya, bahwa usulan program sepenuhnya terjaring melalui adu-mulut kelompok elit kecil seperti ketua RT dan RW dengan secarik kertas 1 lembar yang tidak terbekali dengan berapa persentase kebutuhan warganya. Belum lagi kelompok perempuan yang menurut Pejabat Desa telah terwakili, namun faktanya selama proses musrembangdes berlangsung mereka hanya datang untuk memenuhi kuota forum semata.

Bukankah prinsip Keadilan, prinsip Kebutuhan Prioritas, Terfokus, dan Partisipasi nomor 16 Tahun 2018 sudah tidak berfungsi di sini? Pemerintah desa terlalu banyak tidur dan terlelap subur dengan mimpi-mimpi manisnya dan lupa harus bangun tidur lebih awal setiap harinya dan mengenal juga membiasakan diri dengan sembilan prinsip yang sudah jelas diwajibkan ada dalam penggunaan Dana Desa. Alhasil, prioritas pemberdayaan masyarakat desa saat ini mengalami karut-marut, mondar-mandir sana sini tanpa keberfokusan yang jelas. Hal ini, sungguh lebih disebabkan sejumlah faktor utama:

Pertama, minimnya kualitas pengawasan, baik pengawasan untuk pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa, minimnya upaya peningkatan kapasitas kepala desa, sekretaris dan staff pemerintahan desa, ditmabah tidak melek literasi pedesaan, kurang cakap menganalisa potensi desa, serta sedikit andilnya generasi muda.

Kedua, adanya power shock, dimana pemerintah desa merasa memiliki kuasa lewat uang Dana Desa dan Jabatan yang diperoleh, semakin banyaknya mafia tertentu yang meminta jatah (contoh kasus Dana Bantuan 48 Desa diduga diselewengkan Rp. 20 Milyar, indikasi penyelewengan bermula saat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang menyalurkan uang Rp. 20 Milyar dengan nilai bervariasi ke 48 rekening desa pada 29 Desember 2019 tanpa adanya proposal pengajuan dari perangkat desa: Gatra 2017). Terlihat jelas bahwa banyak mafia besar hingga kecil yang menjadikan Dana Desa sebagai lahan empuk yang dipikirnya sebagai Bancakan kelompok oleh elit desa dan para kroninya. Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, menemukan kasus korupsi dana desa tiap tahunnya mengalami peningkatan, tercatat sedikitnya 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 milyar.

Ketiga, Ketidaktegasaan oleh pejabat berwenang yang sering kali membuat lahan empuk ini menjadi santapan elit desa. Misalnya, kasus tiga Raja/kepala Desa yang kelakukan korupsi ADD di kabupaten Maluku Tengah masih aktif dan belum diberhentikan oleh Kepala Daerah, Raja Negeri Lisabata Timur dan bendaharanya melakukan kerugian negara senilai Rp. 700 juta, Raja Air Besar yang terbukti merugikan negara sebesar Rp. 300 juta dan Raja negeri Rajawali Banda dengan dugaan korupsi sementara sebesar Rp. 200 juta (sumber: Gatra.com 27 November 2019).

Keempat, permainan anggaran melalui program fiktif, yang melibatkan sebelas kepala desa di kabupaten Seram Bagian Timur yang masuk dalam daftar tersangka kasus Dana Desa. 11 Kepala Desa   itu di antaranya berasal dari Kecamatan  Gorom, Geser, Wakate, Kilmuri, Madaur, Mising, Waisalang, Air Nanang dan lainnya. Adalah fiktif dan penggelembungan untuk kepentingan pribadi melalui pengadaan barang-barang bekas dengan periode tahun 2015-2017 berkisar Rp 300-400 juta, dan tahun 2016-2017 Rp 700-800 juta (sumber: rri.co.id 21 Desember 2018).

Permainan anggaran dapat terjadi saat proses perencanaan maupun pencairan. Proses yang rawan tersebut dapat terjadi di tingkat kecamatan. Hal ini karena camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) sehingga potensi penyunatan anggaran atau pemerasan dapat terjadi pada tahap tersebut. Selain itu, pemerasan anggaran dapat juga dilakukan oleh instansi-instansi lain baik oleh Bupati maupun dinas yang berwenang. ICW menilai, kasus korupsi dana desa ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi, dan kurangnya pengawasan.

 

Krisis Kepercayaan

Ada perubahan besar pada semangat pembangunan desa saat ini, terutama sejak disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini menempatkan desa sebagai subyek pelaku pembangunan. Kini warga desa melalui struktur yang ada memiliki wewenang penuh menjalankan pembangunan desanya. Situasi ini berbeda dengan pola pembangunan desa yang dulu dijalankan sebelum lahirnya UU Desa. Dahulu desa dianggap hanya sebagai obyek. Selama itu pembangunan desa ditentukan oleh struktur di atas desa yakni kecamatan, kabupaten dan provinsi. Desa sebagai pemilik kedaulatan hanya berperan sebagai penonton. Akibatnya, pembangunan desa seringkali tidak sesuai kebutuhan dan sebagian besar meleset jauh dari target yang ingin dicapai.

Namun, seiring perkembangan, nampaknya semangat pembangunan desa mengalami pergeseran orientasi, yang akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada perangkat pengelola desa. Mestinya, dengan gebrakan pembangunan desa melalui UU desa dan banyaknya kucuran miliar dari Dana Desa, dapat digunakan seutuhnya sesuai kebutuhan warga dan kebutuhan desanya, tidak kemudian sebaliknya sebagai ajang pesta pora yang membuat para kelompok elit desa bermetamorfosa menjadi “pemangsa lokal” yang ganas. Uang membuat mereka membuas, cerdik dan mulai licik seperti elit-elit yang mereka curigai dahulu, dan jadilah mereka sekarang sebagai elit-elit desa.

Kini yang familiar ditelinga masyarakat yang bermukim di desa bahwa elit bukan hanya orang-orang di pusat pemimpin, tetapi sudah merambah dan merata di pedesaan dan pemukiman kumuh. Terdapat elit-elit kecil, yang mesti keci tetapi tetap saja disebut elit dengan persekongkolan yang lebih laten. Menyandang predikat elit desa, membuat mereka jemawa dan lupa diri tentang niat awal untuk menjadikan desa sebagai pondasi perubahan nasib masyarakat kecil di desanya.

Hasilnya, elit-elit desa ini perlahan akan kehilangan jati diri dan kepercayaan sebagai pengampu misi profetik kesosialan yakni bermanfaat bagi banyak orang. Elit-elit kecil di pedesaan melihat santapan besar dan menemukan bancakan yang bisa mereka nikmati bersama, hingga mengalami defisit niatan dan itikad baik untuk membangun desa. Maka tidak heran bahwa korupsi yang memang selama ini menjadi “ciri khas” para elite parlemen dan kroninya, kini diadopsi pula oleh para elit-elit perdesaan.

Kini, sudah 2020, saatnya reformasi total tatakelola otonomi desa, mulai dari pengelolaan dana desa hingga perancangan program yang aplikatif. Selamatkan desa kita sekarang, atau kapan lagi?

 

Laila Dwitari Tuasikal

Mahasiswa Pascasarjana Perencanaan Wilayah

Institut Pertanian Bogor

 

                       

 

 

 

 

Gempa terkini di Indonesia

More in Intelektualita